Tony Rosyid: Rakyat Gugat PIK 2 Sebagai PSN

OPINI - Tok ! PIK 2 diputuskan sebagai PSN (Proyek Strategis Nasional). Mulyanto, Wakil Ketua Fraksi PKS teriak. Meminta kepada pemerintah membatalkan proyek ini. "Kalau mau balas budi politik, jangan pakai APBN-lah, " kata Mulyanto.

Mulyanto meminta para calon bupati Tangerang dan para calon gubernur Banten memperhatikan hal ini. 

Baca juga: Riyanta: Penanganan Mafia Tanah Butuh Sinergi Antar Lembaga Negara

Jauh sebelumnya, Muhammad Said Didu dan sejumlah aktifis teriak atas proyek yang diekejakan oleh PT Agung Sedayu dan Salim Group ini. Teriakannya sangat lantang. Mereka menolak PIK 2 dijadikan sebagai PSN. Setidaknya ada dua alasan kenapa mereka menolak. Pertama, ini proyek swasta, kenapa harus dibiayai oleh APBN? Kedua, tanah masyarakat dibeli sangat murah. Banyak info, tanah masyarakat hanya dihargai 50 ribu.

Soal ini Said Didu sangat vokal. Vokalnya Said Didu berujung pada pelaporan ke polisi. Pelapornya diantaranya adalah seorang lurah. Kok bisa ya? Lurah harusnya membela warganya. Kok malah melaporkan orang yang membela dan memperjuangkan hak warga yang tanahnya dibeli murah. Wah... si lurah harus dikasih hadiah MURI ini. Sebab, langkah si lurah sungguh spektakuler. Manusia normal seperti kita tidak mudah bisa memahami.

Baca juga: Mulyanto Ingatkan LBP Jangan Obral Janji Penanggulangan Masalah Minyak Goreng

Infonya, Said Didu dilaporkan setelah "proses nego" tidak deal. Said Didu bilang: "Kalau tanah rakyat dibeli dengan harga normal dan wajar sesuai pasaran, silahkan tanah saya diambil untuk PIK 2 dan gak usah dibayar. Alias gratis. Benarkah? Kalau info ini benar, keren juga nih Said Didu.

Kalau para aktifis sudah teriak. Fraksi PKS juga sudah menyuarakan, sekarang saat yang tepat bagi masyarakat Tangerang dan Banten menekan para calon bupati dan gubernur. Mumpung para calon lagi butuh suara rakyat. Buat saja klausul di MoU dengan para calon bupati Tangerang dan gubernur Banten untuk batalkan PIK 2. Buat MoU untuk menggagalkan PIK 2 sebagai PSN. Kalau gak mau MoU, jangan dipilih. Langkah simple dan efektif bukan?

Baca juga: Dugaan Tipikor Dana Asabri, Kejagung Periksa Dua Orang Saksi

Jakarta, 4 Oktober 2024

Tony Rosyid*
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Baca juga: Dianggap Tidak Sah, Muktamar Luar Biasa MDI Digugat