Rifqinizamy Karsayuda: Peningkatan Kesejahteraan PNS Jadi PR Pemerintah-DPR di Tengah Keterbatasan Anggaran

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai pemerintah bersama DPR memiliki pekerjaan rumah (PR) besar untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tengah keterbatasan anggaran. Hal itu disampaikan Rifqinizamy dalam rangka menanggapi mundurnya ratusan CPNS, yang sebagian besar disebabkan karena persoalan gaji dan tunjangan, selain juga penempatan kerja yang tidak sesuai harapan.

“Bagi pemerintah dan DPR ini menjadi koreksi. Karena keinginan kita untuk memberikan kesejahteraan yang memadai kepada PNS kita itu masih menjadi PR besar kita di tengah keterbatasan anggaran, ” ujar Rifqinizamy, Rabu (1/6/2022).

Baca juga: Presiden Jokowi Dorong Pemanfaatan dan Realisasi Dana Desa Tahun 2022

Meskipun demikian, politisi PDI-Perjuangan ini melihat mundurnya ratusan calon pegawai negara itu sebenarnya mencerminkan minat yang tinggi untuk masuk ke dunia birokrasi. Namun, ternyata terjadi mis-ekspektasi antara apa yang didapatkan dengan yang didapatkan.

“Di sisi lain ini adalah fenomena ekonomi soal bagaimana masyarakat kesulitan mencari kerja, bagaimana kemudian daya serap ekonomi masyarakat rendah, ” jelasnya.

Baca juga: Andre Rosiade Nilai RAPBN 2023 Penuh Keoptimisan

Karena itu, mantan dosen ASN tersebut mengajak para anak bangsa yang berminat menjadi CPNS untuk sedari awal menyadari bahwa penghasilan menjadi ASN tentu tidak sebesar penghasilan di beberapa perusahaan, baik internasional maupun nasional. Sehingga, mental menjadi kata kunci yang harus dimiliki bagi para anak bangsa yang ingin memasuki dunia birokrasi di Indonesia.

Serta, tambah Rifqinizamy, yang paling penting, yang perlu terus diupayakan adalah agar bagaimana peningkatan kesejahteraan tersebut berkorelasi positif dengan beban kerja yang dimiliki mereka.

Baca juga: Amin AK: Tolak Penggunaan APBN Untuk Biayai Pembengkakan Proyek Kereta Cepat

“Jangan sampai orang yang bekerja dengan baik, prestasi yang baik, kerajinan yang baik itu sama dengan mereka yang tidak bekerja dengan baik. Nah indikator-indikator itu di lapangan yang masih sulit untuk diterapkan dan masih menjadi PR kita bersama, ” tutup legislator dapil Kalimantan Selatan I tersebut. (rdn/sf)