Cegah Data Ganda Penerima BLT-Dana Desa, Cucun Ahmad Syamsurijal Minta Pemerintah RapiKan DTKS

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah untuk melakukan perapian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal itu guna mencegah data ganda yang terjadi antara penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial dan Dana Desa. Sebab, hal itu sudah terjadi bertahun-tahun, sehingga harus menjadi perhatian dengan dibenahi terlebih dahulu dari level hulu.

“Karena ini bisa menjadi bumerang juga, karena kades dipilih secara politik. Kita harus jaga juga. Jangan sampai ada BLT seolah-olah ini menarik untuk bisa menjadi pilihan (bagi warga yang tidak dapat BLT), tetapi bisa jadi bumerang yang gak kebagian, sehingga enggak bakal memilih kepala desa, ” ujar Cucun usai menerima audiensi dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Kabupaten Bandung, di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Baca juga: Adies Kadir: Komisi III Setujui Anggaran MK 2023 Capai Rp1,2 triliun

Di sisi lain, Cucun meminta agar pemerintah di APBN 2022 tidak kembali menurunkan (kontraksi) Dana Desa seperti terjadi pada APBN 2021. “Tidak boleh berkurang. Ini jaminan dari Banggar. Saya sebagai pimpinan di Banggar DPR RI, sebagai Ketua Panja TKD (Tunjangan Kinerja Daerah), pasti nanti ada anggota yang bicara dari tiap-tiap  fraksi agar dana desa anggarannya jangan diturunkan lagi, ” ujar politisi PKB ini.

Diketahui, penyaluran Dana Desa pada medio Juni 2021 sebesar Rp24, 3 triliun. Angkanya setara dengan 33, 8 persen dari pagu yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp72 triliun. Realisasi penyaluran dana desa turun dari periode yang sama pada tahun lalu (2020). Pada 14 Juni 2020, realisasinya adalah Rp33, 17 triliun atau 46, 6 persen dari pagu yang sebesar Rp71 triliun. Sementara, realisasi bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp3, 92 triliun. Angkanya setara dengan 23, 73 persen dari dana desa yang telah disalurkan. (rdn/sf)

Baca juga: Amin AK: Tolak Penggunaan APBN Untuk Biayai Pembengkakan Proyek Kereta Cepat