Hendri Kampai: Rakyat Bukan Sekadar Pembayar Utang, Negara Wajib Hadirkan Kesejahteraan untuk Semua

PEMERINTAHAN - Dalam sebuah negara yang berdaulat, rakyat seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah, bukan sekadar sebagai alat untuk menutup lubang-lubang utang negara. Rakyat adalah tulang punggung sebuah bangsa, dan tanpa keberadaan mereka, pemerintahan hanyalah struktur kosong tanpa jiwa. Oleh karena itu, negara harus hadir sebagai pelindung dan pengayom, dengan mewujudkan kesejahteraan nyata yang dapat dirasakan oleh semua kalangan, terutama rakyat kecil.

Pertama,  kesehatan gratis adalah fondasi dari kesejahteraan masyarakat. Tanpa kesehatan yang baik, rakyat tidak akan mampu bekerja, belajar, atau bahkan menikmati hidup. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas, tanpa memandang status ekonomi. Program kesehatan gratis harus diperluas, tidak hanya sebatas pengobatan dasar, tetapi juga mencakup layanan kesehatan lanjutan seperti operasi, perawatan penyakit kronis, dan kesehatan mental. Tidak ada rakyat yang boleh takut sakit hanya karena biaya pengobatan yang tinggi.

Baca juga: Jonny G. Plate: WFH Lingkup Kominfo Tetap Mengedepankan Layanan Publik Secara Profesional

Kedua,  pendidikan gratis adalah investasi terbesar dalam masa depan sebuah bangsa. Pendidikan tidak hanya membuka pintu menuju kehidupan yang lebih baik bagi individu, tetapi juga meningkatkan kualitas bangsa secara keseluruhan. Dengan menyediakan pendidikan gratis yang merata di seluruh pelosok negeri, pemerintah memberi kesempatan yang sama bagi setiap anak Indonesia untuk bermimpi besar. Tidak boleh ada lagi cerita tentang anak-anak putus sekolah karena orang tua mereka tidak mampu membayar iuran atau membeli seragam.

Ketiga,  fasilitas umum dan sosial yang layak adalah penanda dari negara yang peduli terhadap rakyatnya. Jalan raya yang baik, angkutan umum yang nyaman, ruang terbuka hijau, hingga tempat ibadah dan fasilitas olahraga, semuanya merupakan kebutuhan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah. Sarana dan prasarana ini bukan hanya meningkatkan kualitas hidup rakyat, tetapi juga menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari mereka.

Baca juga: Gubernur Riau Serahkan RLH Simbolis Kepala Masyarakat Kurang Mampu

Keempat,  penegakan hukum yang berkeadilan adalah jantung dari negara yang bermartabat. Ketimpangan hukum seringkali menjadi penyebab utama ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Oleh sebab itu, keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Para koruptor, yang selama ini menikmati kekayaan negara di atas penderitaan rakyat, harus dihukum dengan tegas dan diberikan efek jera. Hukum yang tegas adalah sinyal bahwa pemerintah serius dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Kelima, perhatian khusus harus diberikan kepada petani dan nelayan, yang merupakan penyokong kedaulatan pangan dan ekonomi negara. Subsidi pupuk, bantuan alat tangkap, hingga pelatihan teknologi modern harus diberikan secara merata. Mereka harus merasa didukung oleh negara, bukan malah terjebak dalam kemiskinan struktural karena tidak adanya perhatian pemerintah.

Baca juga: Dirjen IKP Kominfo: Masyarakat dan ASN Harus Adaptif terhadap Transformasi Digital

Terakhir,  transportasi yang baik adalah penghubung antar wilayah yang mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan transportasi yang memadai, distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien, peluang kerja terbuka lebih luas, dan akses masyarakat terhadap pendidikan serta kesehatan meningkat. Infrastruktur transportasi yang baik tidak boleh hanya terbatas di kota-kota besar, tetapi harus menjangkau hingga pelosok desa.

Mewujudkan semua ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil. Anggaran negara harus dikelola dengan bijak, bukan untuk menumpuk proyek-proyek yang tidak berguna atau hanya menguntungkan segelintir pihak. Rakyat tidak boleh lagi hanya dilihat sebagai pembayar pajak dan utang negara, tetapi harus diakui sebagai tujuan utama dari seluruh kebijakan. Negara yang kuat adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Jokowi Resmikan Jalan Bypass Balige

Jakarta, 26 Desember 2024
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi